Penelitian Kemenkumham Soal Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Indonesia

Penelitian Kemenkumham Soal Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Indonesia

Balitbang Kemenkumham Eko Noer Kristiyanto menjelaskan isi penelitiannya.

(rel/rzp)

Kamis, 23 November 2017 | 18:06

Analisadaily (Jakarta) - Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Eko Noer Kristiyanto menjelaskan isi penelitiannya yang menyoal penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional Indonesia, dalam seminar hukum: Hasil Kajian Isu Hukum Aktual 2017, di Hotel Grand Melia, Jakarta.

Eko mengatakan, secara yuridis sepak bola adalah milik FIFA. Hal itu pun terkait dengan law of game yang dimiliki oleh FIFA. Semisal, peraturan untuk mengatur jumlah pemain sebanyak sebelas pemain, terdapat hakim garis, dan tersedia bola yang berjumlah satu saat pertandingan.

“Hal itu adalah otoritas FIFA yang mengatur. Dan masuk ke dalam Lex Ludica,” ujarnya menjelaskan, Kamis (23/11).

Selain itu, dia menambahkan. tidak ada sepak bola tanpa izin negara dan terkait yurisdiksi hukum negara. Dan masalah administrasi dalam urusan masalah sepak bola adalah urusan negara.

Seperti pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas (PT) untuk klub sepak bola harus mendaftar di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU). Sedangkan untuk izin bekerja para pemain asing juga harus diurus melalui Ditjen Imigrasi.

Kemudian untuk pendaftaran hak-hak eksklusif logo klub sepak bola, semestinya harus diurus di Ditjen Kekayaan Intelektual. Seperti dilakukan oleh klub sepak bola, Persebaya, Persib Bandung, dan Sriwijaya.

“Klub sepak bola asal Bandung, Persib sudah memiliki PT bernama PT Persib Bandung Bermartabat,” ujarnya menjelaskan.

Eko mengungkapkan, alasan klub sepak bola di Indonesia harus memiliki status badan hukum bertujuan untuk memenuhi status legalitas. Seperti di tiap klub yang mengikuti Liga 1 diwajibkan untuk memiliki bentuk badan hukum PT.

Sebab, saat klub sepak bola di Indonesia masih belum berbentuk PT, maka pembayaran pajak tidak akan tertib dan tidak terpantau dengan baik. Sebaliknya, bila klub sepak bola sudah berbadan hukum PT, maka pembayaran pajak akan menjadi lebih jelas dan memilki kepastian hukum.

“Bahkan klub berbentuk badan hukum yang berstatus sebagai sponsor yang menjamin para pemain asing akan lebih pasti,” tutur peneliti Balitbang Kemenkumham ini.

Tiap klub sepak bola di Indonesia diharapkan juga harus mengurus izin bekerja pemain asing yang dipekerjakan, agar tidak terjadi seperti kejadian 2016. Sebanyak 81 pemain sepak bola asing telah melanggar ketentuan keimigrasian dan ketenagakerjaan saat menjadi pesepak bola di Indonesia.

Para pemain sepak bola tersebut tidak memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang menjadi syarat TKA bekerja di Indonesia. Kemudian sempat terulang lagi kejadian dalam Liga 1 musim 2017. Ketika itu, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menduga sekitar 25 pemain asing bermasalah dalam konteks keimigrasian dan izin tinggal terkait KITAS.

Eko menyebutkan, seperti pesepak bola Michael Essien yang pernah akan dideportasi karena tidak memiliki KITAS. Namun, tindakan melakukan deportasi tidak perlu sampai dilakukan. Menurutnya, pemain bola itu dapat diberikan dilarang bermain dalam pertandingan liga sampai mengurus ijin KITAS.

“Itu tidak mengangkangi hukum. Bagi pemain sepak bola berwarga negara asing di Indonesia  yang tidak mengurus KITAS hanyalah salah satu dari tindakan administrasi Keimigrasian dan merupakan salah satu tingkatan sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran yang termasuk kategori berat,” tambahnya.

Sementara itu, Asosiasi Pemain Sepak Bola Profesional Indonesia (APPI) diwakili oleh Valentino Simanjuntak mengatakan, beberapa kesalahan pemain sepak bola berwarganegara asing banyak melakukan penandatanganan kontrak dan tidak diketahui oleh APPI. Namun saat menghadapi permasalahan baru menghubungi APPI.

Bahkan, ada pemilik klub yang menjebak pesepak bola asing dengan berjanji mengurus KITAS. Namun dalam kenyataannya sampai izin KITAS habis, tidak diurus oleh pemilik klub. “Dan pesepak bola hanya tahu surat menyuratnya diurusi oleh agen dan pemilik klub,” ujarnya menjelaskan.

(rel/rzp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar